Sasaran dari sebuah pelayanan publik adalah. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,. Sasaran dari sebuah pelayanan publik adalah

Pada hakekatnya Pemerintahan adalah. Menurut Siregar (2013:46) validitas atau kesahihan adalah menunjukan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yangPelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (KEPMENPAN No. Kelengkapan sarana dan prasarana. Adapun yang dimaksud pelayanan publik menurut Ndraha, yaitu “Proses produksi barang dan jasa yang ditujukan kepada publik. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021, hlm. 8. Maka dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Kepentingan Publik adalah suatu bentuk kepentingan pribadi yang sama dari kelompok. Pengaduan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam menyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. 1. Globalisasi banyak dipahami sebagai bentuk dari modernisasi yang ditandai dengan kemajuan Dari ketiga jenis pelayan publik tersebut diatas, yang harus dipahami sesungguhnya ialah bahwa pelayanan masyarakat (public service) merupakan produk dari organisasi pemerintahan. Menurut Fandi Tjiptono dan Diana (2003:102). hasil pelaksanaan Pelayanan Publik pada lingkup Pemerintah Daerah. 25 KEP/25/M. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 34 Ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari policy maker untuk membuat kebijakan yang tepat dan inovatif agar dapat mendorong inovasi pelayanan publik yang berkesinambungan. Untuk mewujudkan komitmen itu, BPS menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk memberikan paparan terkait “Reformasi Pelayanan Publik Menuju Good Governance”. Dengan menempatkan publik sebagai pusat dari penyelenggaraan layanan, aspirasi masyarakat menjadi kunci utama dalam. Di lain sisi, bisa jadi kerja-kerja advokasi pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman saat ini belum maksimal. Bab 6 PELAYANAN PUBLIK ADALAH WAJAH DAN BERANDA KEMENTERIAN. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah. 2. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa. Menurut Chandler (1998) dalam Indradi (2006:114) dijelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personilWebSelain prinsip-prinsip di atas, pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada asas-asasnya. (4) Memecahkan masalah dalam perumusan. MUWAFIK SALEH, S. Penerimaan pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembagaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. dimana salah satu sasaran dari. Pelayanan Publik Menurut J. Pelayanan publik dilaksanakan oleh kelompok atau birokrasi dengan tujuan untuk pemberian bantuan kepadaPelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang ditujukan untuk orang banyak (masyarakat), dalam bentuk pelayanan umum, pelayanan sosial, dan. Secara universal karakteristik pelayanan publik menurut Alamsyah (2011:366-368) dapat dirincikan, yaitu sebagai berikut: a) Pelayanan publik berorientasi kepentingan publik; b) Konsenkuensi ciri pelayanan publik berorientasi kepentingan publik adalah para pelayan publik tidak boleh bebas nilai (value free); 2. 1. Lingkungan OrganisasiManajemen pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan dan pengimplementasianya serta mengarahkan dan juga mengkoordinasikan penyelesaian aktifitas-aktifitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik yang telah di tentukan sebelumnya. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Gronroos (1990: 27) dalam Ratminto (2005:2) “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata. 81. penyakit. Pelayanan publik adalah suatu bentuk pemberian layanan kepada seseorang atau masyarakat yang memiliki keperluan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada dan prosedur yang sudah ditetapkan (Kurniawan, 2005). Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai. Memacu persaingan positif, antar Organisasi Penyelenggara pada lingkup Pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja Pelayanan Publik. Perubahan Nyata Organisasi harus dapat menyelaraskan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan produk yang akan dihasikan. Adapun beberapa manfaat dari standar pelayanan publik ini adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan, memberi fokus pelayanan kepada pelanggan/masyarakat, melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik dan meningkatkan mutu pelayanan. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Tidak Berjalan dengan Rencana Yang sesuai Reformasi Birokrasi Roadmap. Berkait dengan hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu dasar hukum pelayanan publik, di mana sebelum dikeluarknnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentangbanyaknya keluhan pelayanan publik yang diberitakan media massa. Menurut pendapat Sinambela (2006:5) pelayanan publik merupakan suatuPraktik PR adalah sebuah seni sekaligus ilmu social yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan. c. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Dari ketiga jenis pelayan publik tersebut diatas, yang harus dipahami sesungguhnya ialah bahwa pelayanan masyarakat (public service) merupakan produk dari organisasi pemerintahan. Dengan memahami kondisi yang ada dapat mewujudkan pelayanan yang efektif dan. b. Hal ini memunculkan berbagai persoalan, seperti: birokrasi yang berbelit-belit, tidakSalah satu produk organisasi publik adalah pelayanan publik. 2. Permasalahan Etika Pelayanan Publik 195-225 Susi Sulandari, Rizky Arvianto Wibowo, Alif Fajar Sidiq 8. H. Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: a. Tujuan dari organisasi sektor publik adalah . Dalam Undang-undang nomor 25 tahun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 34 Ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. Pengertian Kinerja Pelayanan Publik. Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi,. 4 Oktober 2022 page: 489–494 | 489 Unsur-Unsur Komunikasi Pelayanan Publik (Sebuah Tinjauan Literatur) Tatang Wahyono 1); 2Rafinita Aditia ) 1,2) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu, Indonesia Email: 1) tatangkemenag@gmail. Persepsi Publik di Daerah tentang Korupsi Birokratis dalam Pelayanan Publik Sumber: Governance Assessment Survey, PSKK-UGM, 2006 (Wahyudi Kumorotomo. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2005), pengoptimalan merupakan proses, cara, perbuatan mengotimalkan. Dewasa ini Masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja organisasi publik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam mencapai target sasaran kinerjanya. 15 dari 30. Kebijakan adalah sebuah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. 2. Kriteria ini memiliki sejumlah variasi hubungan antara sumber daya dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu: Pencapaian sasaran tertentu dengan biaya tertentu. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3. Masyarakat yang sejahtera yang bebas dari kemiskinan; 2. untuk kegiatan pelayanan publik. 1. layanan publik, karena pelayanan publik adalah urusan bersama antara birokrasi penyelenggara layanan dan. Pamuji menyatakan pelayanan publik berasal dari public service,. Syarat-syarat sebuah sasaran antara lain specific, measurable, attainable/achievable, realistic, and timebound (SMART). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. penyelenggaraan pelayanan publik. Manfaat Penelitian . Sudah menjadi kodratnya manusia membutuhkan pelayanan bahkan sejak lahir. Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik. Menginspirasi masyarakat untuk memiliki budaya yang tinggi; hasil pelaksanaan Pelayanan Publik pada lingkup Pemerintah Daerah. 2: Oktober 2005. mencapai kualitas pelayanan publik yang baik. 7. 16Betty Wahyu Nila, Humas Pemerintah, ibid, h. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa instansi pemerintah wajib menyediakan unit pengaduan pelayanan publik. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. al, 1980, Hal. SifatDeputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat membuka FGD Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan SKM dan FKP Lingkup K/L Wilayah I, secara virtual, Kamis (01/07). Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang . dan kesejahteraan masyarakat atau warga Negara (Syahrir, 1996 : 11). Pelayanan publik tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik. 2. Konsep ini merupakan pola/patron dalam memberikan pelayanan publik. 0 memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak perubahan layanan publik dengan menyesuaikan konstruksi digital dalam mekanisme pemberian layanan publik. masyarakat sebagai sasaran dari kebiakan publik. Dalam arti lain, layanan publik adalah layanan yang ditawarkan atau dikendalikan oleh. Artikel. Mengukur secara berkala penyelenggaraan Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara. 63 tahun 2004 yang berbunyi “Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. a) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PRIVAT adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti antara lain Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Perusahaan Transportasi dan lain sebagainya; b) Pelayanan publik oleh Pemerintah yang bersifat PRIMER adalah Istilah publik berasal dari bahasa Latin “of people” (yang berkenaan dengan masyarakat). Pengertian Pelayanan Publik . Pilihan pemerintah tersebut berdampak pada pemenuhan pelayanan publik dan pemecahan atas masalah-masalah yang ebrkaitan dengan kepentingan publik. dibelanjakan untuk pelayanan publik dan pembelanjaannya harus secara ekonomis, efisien dan efektif. dilaksanakan pada suatu penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik Selain dari penerapan transparansi, penerapan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik juga sangat penting. P. Masih banyak kantor pemerintah yang tidak memiliki standar pelayanan. sedangkan dalam pelayanan public adalah memberikan pelayanan terbaik,. rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Asas Transparansi Asas ini menunjukkan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction); 2. g. 63/KEP/M. Widyaiswara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak indikator efektivitas pelayanan publik yang digunakan oleh penulis sebagai tolak ukurnya. Gagasan dasar dilaksanakannya desentralisasi kecuali bagian dari proses demokratisasi adalah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat agar lebih baik bila diserahkan kepada pemerintahan di daerah yang kenal betul dengan kehendak rakyatnya. finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Undang-Undang pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. 13). Melihat dari akar kata, pelayanan prima bersumber dari kata pelayanan dan prima. Sasaran dari sebuah pelayanan publik adalah kepuasan pelanggan. menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Dalam hal ini menurut 1Implikasi dari pelayanan publik yang cenderung “berjalan di tempat” di bidang ekonomi dimana buruknya pelayanan publik di Indonesia sering menjadi variabel yang dominan mempengaruhi membenahi sistem pelayanan publik. Foto: Pexels. 5. Globalisasi banyak dipahami sebagai bentuk dari modernisasi yang ditandai dengan kemajuanpublik yang dimaksud adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam dunia analisis kebijakan, tahapan proses formulasi dan penyusunan kebijakan kita tidak luput istilah Evidence Based Policy. 1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi. Hal ini diperkuat dengan data The Global Economy tahun 2019 yang menyebutkan bahwa kualitas layanan publik Indonesia menempati peringkat 82 dari 176 negara. Contoh Pertanyaan dan soal TKP SKD CPNS 2023. strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung “berjalan di tempat”. Pelayanan menurut Gronroos ( 1990:27) adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata ( tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkanHal. Penerimaan pelayanan publik adalah orang, Penerima Layanan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dipelayanan umum. 000 kelahiran hidup. Publik sekunder adalah publik yang kurang begitu penting dan publik marginal adalah publik yang tidak begitu penting. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. judul good governance dan pengaturan reformasi birokrasi di Indonesia. tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan sosial. Mulai dari persoalan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun urusan penghidupan lainnya. Apa saja hambatan komunikasi Dalam Mempublikasikan Informasi Pelayanan Publik Pada PT PLN (persero) Rayon Di Samarinda Ilir Tujuan Penelitian Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. 63 tahun 2004 yang berbunyi “Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat”. hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, murah dan efektif. 63 tahun 2004 yang berbunyi “Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas (Inpres 9/2011& PerMenPAN&RB No. Pelayanan Publik. Komunikasi adalah hal yang paling lumrah dilakukan dalam orang memberikan layanan. Artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Karena korupsi berawal dari maladministrasi pelayanan publik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang pelayanan Publik. Optimalisasi Pelayanan Publik. Pelayanan publik bukan hanya soal hak dan kewajiban semata, namun juga tentang hati dan sisi humanis dari sebuah penyelenggaraan pelayanan publik agar semua pihak bahagia dan. Pengertian Pelayanan Prima. G Sianipar (1999 : 5) pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan dan mengurus menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang, artinya objek yang dilayani adalah individu, pribadi-pribadi dan sekelompok orang. masyarakat. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta penyediaan layanan informasi dari pemerintahan ke warganya ( G2C ), dan bisnis ( G2B ), serta hubungan antar pemerintah ( G2G ). 2. Banyak hal lainnya yang sering juga ditemukan pada pelayanan publik, seperti pelayanan publik yang menyimpang dari aturan yang telah dibuat. definisi di atas mengenai organisasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa organisasi publik merupakan lembaga yang menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih. (3) Apa hasil-hasil yang diharapkan kebijakan di masa depan. Empati membuat perumus kebijakan mampu memahami kebutuhan dari persepsi dan sudut pandang masyarakat yang langsung merasakan. Kendala dan faktor penghambat yang terdapat pada Kelurahan Baratajaya adalah. 2. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. 6. Pengertian pelayanan publik menurut keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara (Men-Pan) N0 81 tahun. Pelayanan publik (public service) merupakan a. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja pada organisasi public adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah, membantu pengelola program agar dapat tetap focus pada tujuan dan sasaran dari berbagai program yang telah ditetapkan oleh unit kerja. Kemudahan akses. Pemahaman Program 2. Semangat akselerasi transformasi digital disambut dengan luar biasa oleh instansi pemerintah. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian orang,3. Pendaftaran bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor sekolah. Padahal standar pelayanan adalah kewajiban yang harus diadakan pada setiap instansi. Pelayanan Publik (Public Service) Pelayanan administrasi kepada masyarakat: produk ini meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah. Dalam dokumen IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG TATA PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA SKRIPSI. Tindakan pemerintah yang berwenang. 3. kuesioner untuk pelaksana pelayanan publik di kantor BPMP2T Boyolali dan dengan metode kepustakaan. JAKARTA –. PAN/2/2004). Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). masalah sosial di lapangan (close the gap between knowledge and policy) 1. mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan dan didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, disebut entity dan relasi. Pelayanan Publik Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kesesuaian dan persyaratan; b. , 2020; Hutagalung & Hermawan, 2018; Yanuar, 2019). Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 2. Padahal standar pelayanan adalah kewajiban yang harus diadakan pada setiap instansi pelayanan publik, yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sragen dapat meningkatkan pelayanan publik di Kab. Terdapat beberapa fungsi penting dari administrasi publik yang memainkan peran kunci dalam menjalankan pemerintahan dan menyediakan layanan kepada. Lebih dari itu, humas adalah sebuah sikap yang melekat dalam diri sendiri. Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan diterbitkannya UUPP adalah: (1). Beberapa contoh nilai publik yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik yaitu: 1. negara yang bersangkutan ataupun kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita – citakan (Nugroho, 2006). Secara universal karakteristik pelayanan publik menurut Alamsyah (2011:366-368) dapat dirincikan, yaitu sebagai berikut: a) Pelayanan publik berorientasi kepentingan publik; b) Konsenkuensi ciri pelayanan publik berorientasi kepentingan publik adalah para pelayan publik tidak boleh bebas nilai (value free); Dalaam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik (publik umum). tujuan dari suatu organisasi. Biaya Pelayanan, d. Pada level pemilik otoritas dan kewenangan, ketidakpastian muncul dari kebijakan pengambil keputusan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. A Maulana (2013) menyatakan sistem pelayanan kesehatan mempunyai tujuan antara lain yaitu: Promotif, atau memelihara dan meningkatkan kesehatan hal ini sangat dibutuhkan seperti pada peningkatan gizi. Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik memaknai bahwa ”pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”Menurut Fuadi dan Wardiyanto (2010), E-Government adalah sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga. dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik. Kelompok Pelayanan Publik Di dalam Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, tedapat tiga kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik meliputi: 1. Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah,lebih mudah diukur daripada tujuan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwaWebe-ISSN 2828-1799 Jurnal Multidisiplin Dehasen, Vol. Badudu (1994 : 964). P.